BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu dapat lebih memperhatikan akses bagi mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasalnya selama ini menurut Sekretaris Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Disabilitas) Kalimantan, Suwanto, masih banyak penyandang disabilitas masih kesulitan untuk sekedar mencapai bilik suara.

Suwanto mengaku, bagi dirinya sebagai penyandang tuna daksa harus bersusah payah untuk mencapai bilik suara di TPS tempatnya terdaftar di daerah Cempaka, Banjarbaru, Kalsel.

“Saya sendiri sulit sebelumnya karena lokasi TPS harus menaiki tangga-tangga jadi harus berjuang dulu, ini sudah saya rasakan empat kali Pemilu sebelumnya,” kata Suwanto.

Hal ini disampaikan Suwanto saat hadiri Sosialisasi Pemilu oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel di Hotel Rodhita Banjarmasin, Senin (25/2/2019).

Selain itu, kesiapan tenaga pendamping juga menurutnya sangat diperlukan untuk membantu penyandang disabilitas menyalurkan suara.

“Penyandang tuna rungu juga banyak yang kesulitan karena tidak mendengar dipanggil petugas saat gilirannya mencoblos,” kata Suwanto.

Ia berharap KPU bisa memperbanyak dan perluas penyebaran tenaga pendamping kaum disabilitas di semua TPS termasuk yang ada di Kalsel.

Menurut Ketua de Facto Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel, Sarmuji, melalui Bimbingan Teknis Perhitungan Suara (Tungsura), pihaknya terus menegaskan kepada jajarannya untuk lebih perhatikan akses untuk penyandang disabilitas di TPS-TPS.

“Kita di Bimtek Tungsura arahkan juga KPPS untuk lebih perhatikan lagi akses disabilitas dan harus betul-betul di wujudkan di TPS TPS,” kata Sarmuji.

Para Anggota KPPS yang berada di TPS juga menurutnya harus aktif dan siap membantu Pemilih penyandang disabilitas termasuk sebagai pendamping saat penyandang disabilitas kesulitan salurkan suara.

“Petugas KPPS boleh membantu Pemilih Disabilitas atau juga pendamping yang ditunjuk oleh Pemilih tapi harus tandatangani form C3 yang nyatakan mau membantu dan merahasiakan pilihan si Pemilih yang dibantu,” tambah Sarmuji.

Sisi teknis TPS menurut Sarmuji juga sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan KPU dimana diantaranya lokasi TPS tidak boleh bergelombang atau berbatu, tinggi maksimal kotak suara maksimal 35 sentimeter dan jika memerlukan tangga, wajib disediakan pula jalur khusus untuk kursi roda.

Selain itu, Pemilih penyandang disabilitas juga bisa didahulukan untuk lakukan pencoblosan lebih awal agar tak terlalu lama menunggu.

“Penyandang disabilitas, ibu hamil dan orang tua boleh difasilitasi mencoblos duluan setelah izin kepada Pemilih yang lain,” kata Sarmuji.

(sumber: http://banjarmasin.tribunnews.com)

Pemilih Penyandang Disabilitas di Kalsel Minta Diperhatikan Soal Akses di TPS

Navigasi pos


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *