SOSIALISASI – Badan Kesbangpol Kalsel gelar sosialisasi Pemilu bagi penyandang disabilitas dengan narasumber Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Adi Santoso, Ketua KPU Kalsel, Sarmuji dan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan ULM, Dr Mahyuni.

MATABANUA.CO.ID, BANJARMASIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpo) provinsi Kalimantan Selatan memberikan pembekalan berupa sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 bagi 60 orang penyandang disabilitas di banua ini.

Sesuai undang dengan ama­nah dari undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 434 ayat (2) Huruf (D) yang berbunyi pelak­sanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang artinya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendukung suksesnya penye­lenggaraan pemilu tahun 2019.

Kepala Badan Kesbangpol provinsi Kalsel, Adi San­toso,­S.Sos,M.SI, mengatakan, peme­nuhan hak-hak politik pen­yandangan disabilitas di Kalsel harus terpenuhi untuk men­du­kung suksesnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Terdapat kurang lebih 15.000 orang penyandang disabilitas dengan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih sebanyak 9.838 orang khususnya dalam mendukung suksesnya pemilu serentak tahun 2019 harus benar-benar mendapat perhatian secara memadai dan proporsional.

“ Pemprov mengharapkan KPU dan Bawaslu Kalsel serta semua pihak terkait agar sung­guh-sungguh memperhatikan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas tersebut,” ujar Adi usai membuka acara sosialisasi Pemilu bagi pen­yandang disabilitas dengan nara sumber Ketua KPU Kalsel, Sarmuji dan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan ULM, Dr Mah­yuni, di Hotel Rodhita di Banjarmasin, Senin (25/2).

Sehingga bukan saja terp­e­nuhinya hak politik mereka tetapi juga terkait dengan parti­sipasi politik masyarakat dalam Pemilu yang secara nasional dipatok 77,5 per­sen sehingga memberikan gambaran tentang kualitas demokrasi yang baik.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji, mengatakan, memang petunjuk PKPU jelas bagi disabilitas dilayani bisa hadir di TPS tanpa kesulitan, bahwa TPS tidak ada tangga dan batu-batu untuk mereka lewat dengan TPS ramah dibapabel.

Apa yang dilakukan KPU pelayanan terhadap disabilitas tidak perlu menunggu lama dengan minta izin kepada pemilih yang lain. Berkenaan bantuan petugas bantuan disabilitas pihaklain seperti orang lain dan petugas TPS dengan syarat mengisi formulis C3, dan harus rahasia bagi tidak memiliki tangan bisa dicobloskan petugas.

“TPS ramah itu akses lebih mudah untuk disabilitas tidak ada tangga dan batu-batu,tinggi meja pun ada aturan meletakan kotak suara 35 cm,”ujar Sarmuji.

KPPS yang ada 7 orang itu juga harus mau membantu pen­yandang disabilitas atau orang lain dipersilahkan mem­bantu.

Sekretaris Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disa­bilitas Kalsel, Suwanto, meng­akui masih kesulitan tempat akses pemilu baik tuna rungu, tuna daksa, tuna netra dari KPU bisa menyiapkan pendampingan dan alat yang mendukung.

“ Saat ini belum merata baik pendampingan dan alat pen­dukung khususnya akses TPS, kususnya ditempat saja akses masih hanya harapan,”ujar Suwanto.

Seperti TPS ada bertingkat kalau bisa jangan bertingkat, sehingga sulit akses bisa dipakai disabilitas.” Kalau tuna daksa mungkin sudah paham, teman-teman lain sudah juga mungkin cuma lokasi TPS saja lagi ramah disabilitas. Kami tidak pernah golput,”tegasnya.rds

(sumber: https://matabanua.co.id)

Penyandang Disabilitas Dibekali Sosialisasi Pemilu

Navigasi pos


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *